Angka utama yang menjadi sorotan adalah defisit yang direncanakan sebesar Rp842,59 miliar — tetapi cerita yang lebih bermanfaat bagi warga Bali adalah apa yang ada di baliknya. Rancangan revisi menetapkan pendapatan provinsi sebesar Rp6,66 triliun dan pengeluaran sebesar Rp7,50 triliun. Para pembuat undang-undang mempertanyakan bagaimana uang tambahan tersebut akan dikumpulkan dan apakah pengeluaran yang lebih tinggi akan meningkatkan layanan sehari-hari daripada sekadar memperbesar anggaran.
01 Angka anggaran yang direvisi
Berdasarkan angka-angka yang dipresentasikan selama debat DPRD pada tanggal 14 September 2026, rancangan revisi anggaran provinsi Bali mengusulkan:
- Pendapatan: Rp6,66 triliun, naik 1,54% dari Rp6,56 triliun dalam anggaran utama yang digunakan untuk perbandingan saat ini.
- Pengeluaran: Rp7,50 triliun, naik 3,64% dari Rp7,24 triliun.
- Defisit: Rp842,59 miliar, naik 23,92% dari Rp679,93 miliar.
- Pendapatan dari sumber sendiri (PAD): Presentasi pemerintah provinsi sebelumnya menyebutkan angka ini lebih dari Rp4,3 triliun dalam rencana yang direvisi.
Perhitungan tersebut menjelaskan fokus politiknya: pendapatan direvisi naik, tetapi pengeluaran direvisi naik lebih banyak lagi. Hal itu sendiri tidak menunjukkan bahwa anggaran tersebut tidak berkelanjutan atau dirancang dengan buruk; anggaran daerah dapat menggunakan mekanisme pembiayaan yang sah untuk menutupi defisit. Ini berarti DPRD sedang memeriksa apakah kesenjangan yang lebih besar tersebut dibenarkan oleh program-program yang ditambahkan atau diperluas.
02 Mengapa warga harus peduli dengan debat anggaran provinsi
Narasi anggaran bisa tampak abstrak sampai angka-angka tersebut dikaitkan dengan layanan yang seharusnya didanai. Selama debat tanggal 14 September, para anggota parlemen secara eksplisit menunjuk pada perbaikan jalan, layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dukungan untuk petani dan nelayan, dan pengelolaan sampah sebagai area di mana mereka ingin anggaran yang direvisi menghasilkan hasil yang terukur.
Prioritas-prioritas tersebut penting di seluruh Bali. Pemeliharaan jalan memengaruhi perjalanan sehari-hari dan kemacetan; anggaran kesehatan dan pendidikan membentuk layanan publik; dukungan pertanian dan perikanan menjangkau masyarakat jauh di luar pusat-pusat pariwisata; dan penanganan sampah tetap menjadi salah satu tantangan infrastruktur yang paling terlihat di pulau ini.
Oleh karena itu, diskusi DPRD bukan sekadar "defisit itu baik" versus "defisit itu buruk". Pertanyaan utamanya adalah apakah pengeluaran tambahan tersebut tepat sasaran, dapat diwujudkan, dan sesuai dengan asumsi pendapatan yang realistis.
03 Para pembuat undang-undang juga sedang menguji asumsi pendapatan
Rencana yang direvisi sebagian bergantung pada peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Bali mengatakan ingin memperkuat kapasitas fiskal melalui kepatuhan wajib pajak dan pungutan yang lebih baik, pembaruan data, pengumpulan data digital, peningkatan layanan publik, dan penggunaan aset milik pemerintah yang lebih produktif.
Pada saat yang sama, pemerintah secara terbuka mengakui adanya batasan: peningkatan penerimaan pajak harus mempertimbangkan kemampuan rumah tangga dan bisnis, serta tidak boleh melemahkan investasi atau daya saing Bali.
Keseimbangan itulah salah satu alasan DPRD (Departemen Pembangunan Pedesaan) berfokus pada detailnya. Satu faksi menyoroti bahwa pendapatan pungutan daerah telah mencapai sedikit lebih dari Rp230 miliar pada Juli 2026, atau 37,41% dari target Rp614 miliar, sementara rancangan revisi menaikkan target tahunan menjadi lebih dari Rp649 miliar. Para anggota parlemen bertanya apa yang menghambat pengumpulan dan mengapa target tersebut dinaikkan.
04 Alasan pemerintah provinsi untuk mengubah anggaran
Gubernur Wayan Koster menyampaikan revisi anggaran pada tanggal 7 September sebagai penyesuaian pertengahan tahun untuk menjaga keuangan Bali tetap selaras dengan perubahan kondisi ekonomi dan pelaksanaan program-program yang ada. Pemerintah menyatakan bahwa pengeluaran harus tetap adaptif, bijaksana, efisien, dan berfokus pada hasil.
Dalam penjelasan resminya, pemerintah provinsi menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban daerah, memperkuat layanan publik, dan mendukung program-program prioritas yang berdampak signifikan terhadap pembangunan. Pemerintah provinsi juga berupaya meningkatkan pendapatan dari aset-aset provinsi yang kurang dimanfaatkan sebagai cara lain untuk memperkuat posisi fiskal Bali tanpa hanya bergantung pada peningkatan penerimaan dari warga dan pelaku usaha.
Itulah argumen pihak eksekutif. Tugas DPRD sekarang adalah menguji asumsi-asumsi tersebut, menantang target yang lemah, dan memutuskan apakah alokasi yang direvisi proporsional dan bermanfaat.
05 Yang belum final
Ini adalah draf revisi APBD yang sedang diproses melalui sistem legislatif provinsi. Angka-angka di atas menggambarkan proposal yang saat ini sedang dibahas; angka-angka tersebut tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa setiap program yang diusulkan telah didanai, dibelanjakan, atau diselesaikan.
Gubernur Koster mengatakan pandangan dari berbagai faksi akan digunakan sebagai panduan dalam tanggapan pemerintah dan diskusi lebih lanjut. Itu berarti setiap item anggaran, asumsi, atau penjelasan masih dapat diuji selama proses legislatif sebelum anggaran yang direvisi diselesaikan.
Bagi pembaca yang mengikuti cerita ini, dokumen-dokumen selanjutnya yang paling bermanfaat adalah tanggapan resmi pemerintah terhadap faksi-faksi tersebut, setiap perubahan yang disepakati selama pembahasan, dan anggaran revisi akhir yang telah disetujui.
06 Mengapa angka perbandingan bisa terlihat membingungkan
Angka anggaran Bali telah berubah di beberapa tahapan siklus 2026. Usulan sebelumnya dan anggaran yang awalnya disetujui menggunakan perkiraan yang berbeda dari perbandingan "anggaran utama" yang dikutip dalam debat DPRD terbaru. Hal itu normal dalam proses anggaran yang bergerak dari perencanaan ke persetujuan, implementasi, dan kemudian revisi formal pertengahan tahun.
Oleh karena itu, Totally Bali menggunakan perbandingan yang sama persis seperti yang dilaporkan selama debat revisi anggaran 14 September: Rp6,56 triliun versus Rp6,66 triliun dalam penerimaan, Rp7,24 triliun versus Rp7,50 triliun dalam pengeluaran, dan Rp679,93 miliar versus Rp842,59 miliar dalam defisit.
Kami tidak mencampur angka-angka tersebut dengan tahap draf yang lebih lama untuk menghasilkan perubahan yang lebih besar atau lebih kecil.
07 Apa yang harus ditonton selanjutnya
- Jawaban resmi pemerintah atas pertanyaan DPRD. Hal ini seharusnya memperjelas alasan untuk pengeluaran yang lebih tinggi dan realisme target pendapatan.
- Perubahan apa pun pada prioritas layanan. Jalan raya, kesehatan, pendidikan, dukungan bagi petani dan nelayan, serta pengelolaan sampah secara khusus diangkat dalam debat tersebut.
- Kinerja pendapatan. Target pungutan yang direvisi akan lebih mudah dinilai seiring tersedianya data pengumpulan yang lebih baru.
- APBD revisi final yang telah disetujui. Hal itu akan menunjukkan apakah defisit sebesar Rp842,59 miliar dan angka-angka penting lainnya akan tetap tidak berubah setelah melalui proses legislatif.
